Monday, July 23News That Matters

Berita

BPPTKG Naikkan Status Gunung Merapi ke Level Waspada

BPPTKG Naikkan Status Gunung Merapi ke Level Waspada

Berita, Breaking News
Setelah mengalami beberapa erupsi freatik, akhirnya status Gunung Merapi ditingkatkan dari Level I (Normal) menjadi Level II (Waspada). Peningkatan status Gunung Merapi ini diumumkan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Yogyakarta, Hanik Humaida, Senin (21/05/2018) malam. Dalam suratnya yang dikirim ke beberapa pihak, Hanik diantaranya menyampaikan, peningkatan status berlaku mulai Senin pukul 23.00 WIB. Surat itu dikirim, antara lain, ke BNPB, Gubernur DIY & Gubernur Jateng, Bupati Sleman, Bupati Boyolali, dan Bupati Jateng. Sedangkan pihak KESDM, Badan Geologi, PVMBG Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, dalam rilisnya merekomendasikan, diantaranya: 1. Kegiatan pendakian Gunung Merapi buat ad in...
Pembukaan Kedubes AS di Yerusalem Indonesia Ikut Mengecamnya

Pembukaan Kedubes AS di Yerusalem Indonesia Ikut Mengecamnya

Berita
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyatakan Indonesia akan tetap mendukung Palestina. Secara keseluruhan, lewat keterangan resminya yang dikutip Bisnis, Selasa (15/5/2018), dia menyebutkan lima poin tanggapan atas kebijakan Presiden AS Donald Trump itu. Pertama, Indonesia mengecam keras kebijakan AS yang membuka Kedubesnya di Yerusalem. Kedua, langkah AS melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, serta mengancam proses perdamaian dan bahkan perdamaian itu sendiri. Ketiga, Indonesia mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB segera bersidang untuk mengambil sikap dan langkah yang tegas. Keempat, Indonesia mendorong negara-negara anggota PBB lainnya untuk tidak mengikuti langkah AS. Kelima, pemerintah dan rakyat Indonesia akan terus bersama dengan ra...
Pemindahan Kedubes AS ke al-Quds Dikecam Oleh Yaman

Pemindahan Kedubes AS ke al-Quds Dikecam Oleh Yaman

Berita
Seperti dilansir IRIB mengutip al-Masirah, Selasa (15/5/2018), Dewan Tinggi Politik Yaman dalam sebuah pernyataan, juga menyebut konsekuensi kebungkaman negara-negara Arab atas pemindahan Kedubes AS ke al-Quds sebagai bencana.   "Langkah ini merupakan hasil dari upaya sejumlah negara Arab untuk normalisasi hubungan dengan rezim Zionis (Israel)," imbuh pernyataan itu. Dewan Tinggi Politik Yaman lebih lanjut menyinggung sikap arogansi AS yang memindahkan kedutaannya ke al-Quds. Dewan ini juga menekankan pentingnya negara-negara Arab untuk meninjau kembali posisinya terhadap kebijakan AS. Dewan Tinggi Politik Yaman menuntut semua negara Arab dan Islam untuk menutup kedutaan AS di negara mereka, dan mengungkapkan keyakinan tentang kegagalan segala upaya untuk menghapus isu Pal
Koalisi AS Mengunakan Bom Fosfor Terhadap Warga Sipil Suriah

Koalisi AS Mengunakan Bom Fosfor Terhadap Warga Sipil Suriah

Berita, Breaking News
Jet-jet tempur koalisi besutan Amerika Serikat, menyerang wilayah permukiman di sekitar distrik al-Sour di timur laut provinsi Deir el-Zor, Suriah dengan menggunakan bom-bom fosfor. Kantor Berita Suriah SANA melaporkan, dalam serangan yang dilakukan Rabu malam (27/9/2017) itu, tiga warga Suriah tewas dan lima lainnya terluka. Serangan itu juga mengakibatkan kerusakan berat pada infrastruktur serta properti umum dan warga setempat. Koalisi pimpinan AS pada bulan Juni lalu, dengan menggunakan bom-bom fosfor yang terlarang berdasarkan ketentuan internasional, dalam serangan ke wilayah barat kota Raqqah, Suriah, telah menewaskan 17 warga sipil Suriah. Amerika Serikat dan sejumlah negara sekutunya sejak Agustus 2014, membentuk koalisi yang konon anti-kelompok teroris Takfiri Daesh, ser...
Gugatan HTI Ditolak PTUN

Gugatan HTI Ditolak PTUN

Berita
Sidang gugatan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Senin, 7 Mei 2018 telah selesai dibacakan putusannya. Pada pukul 13.00 WIB, PTUN membacakan putusan yang isinya menolak gugatan HTI untuk seluruhnya dan menyatakan HTI bubar. Kuasa hukum HTI menilai putusan hakim tidak relevan dan bahwa tidak ada pelanggaran atau ajaran khilafah yang bertentangan dengan pancasila. Namun kuasa hukum menyebut bahwa mereka menerima putusan dari pengadilan yang menolak gugatan tersebut. Belum diketahui kapan HTI akan melakukan banding terhadap putusan dari pengadilan namun mereka sebut akan melakukan upaya hukum lainnya. Ikhsan Abdullah sebagai ahli hukum mengatakan bahwa konsep khilafah tidak matching dengan pancasila namun masyarakat juga jangan m...
Pemerintah Revisi Cuti Bersama Idul Fitri

Pemerintah Revisi Cuti Bersama Idul Fitri

Berita, Entertainment
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur mengatakan revisi tersebut dilakukan karena banyak masukan, terutama dari industri dan pebisnis kepada pemerintah. Saat ini, kata Asman, revisi cuti tersebut sedang digodok oleh tiga kementerian, yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menpan RB yang dikoordinatori oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun, keputusan cuti apakah akan dikurangi atau tidak belum diputuskan. "Belum diputuskan, tapi ini mau dikoordinasikan lagi. Jadi Menag, Menaker, dan Menpan RB," kata Asman usai Musrenbang 2018, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 30 April 2018. Asman menjelaskan alasan usulan revisi cuti bersama ini karena keluhan dari kalangan industri dan pengusaha. Pemerintah pun akan mela...
Palestina Minta Dewan Keamanan Bersatu Lawan Kejahatan Israel

Palestina Minta Dewan Keamanan Bersatu Lawan Kejahatan Israel

Berita, Breaking News
Duta besar Palestina di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Riyad Mansour menuntut persatuan Dewan Keamanan menyikapi kejahatan rezim Zionis Israel. IRNA menulis, Riyad Mansour Kamis (26/4) di sidang Dewan Keamanan mengatakan, rezim Zionis harus memberikan jawaban atas pelanggaran sistematis HAM dan terorisme pemerintah anti bangsa Palestina. Riyad Mansour menabahkan, Palestina kembali meminta masyarakat internasional khususnya Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan tanggung jawabnya terhadap perdamaian dan keamanan yang jelas-jelas diabaikan oleh Israel. Petinggi Palestina ini seraya membacakan suratnya kepada ketua Dewan Keamanan menegaskan, surat ini merupakan kelanjutan dari 632 surat sebelumnya terkait krisis bumi pendudukan Palestina yang mengisyaratkan berlanjutnya kejahata...
Siapakah Mahdi al-Mashat, Sosok Pengganti Presiden Al Samad?

Siapakah Mahdi al-Mashat, Sosok Pengganti Presiden Al Samad?

Berita, Breaking News
YAMAN – Seorang anggota senior Ansharullah Yaman dan aktivis revolusioner, Mahdi Mohammed Hussein Al-Mashat pada hari Rabu lalu secara resmi menjabat posisi Presiden Dewan Politik Tertinggi Yaman, menggantikan Presiden Saleh al-Samad, yang tewas dalam serangan udara koalisi Saudi. Begitu dilantik, Presiden yang baru ini dalam pidatonya di depan parlemen setelah menyampaikan belasungkawa kepada semua rakyat Yaman atas meninggalnya Presiden al-Sammad, mengumumkan perang terbuka dengan Arab Saudi. “Musuh ini telah memilih perang terbuka,” ujar Presiden Al-Mashat, menambahkan bahwa “musuh telah memperburuk kesalahannya, … dan menggandakan ukuran kesamaan antara mereka dengan sekutu-sekutunya dari Al-Qaeda dan Daesh, dalam pemikiran , perilaku, konsep, latihan, kebrutalan, dan keburuk
Seorang Polwan Pingsan Terinjak-injak Mahasiswa Pada Demo Hardiknas

Seorang Polwan Pingsan Terinjak-injak Mahasiswa Pada Demo Hardiknas

Berita, Breaking News, Politics
Aksi demonstrasi berbagai elemen mahasiswa dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional ( Hardiknas) diwarnai kericuhan. Aksi yang digelar di bawah jalan layang (flyover) Makassar, Rabu (2/5/2018) itu membuat seorang Polisi Wanita ( Polwan) tidak sadarkan diri setelah terinjak-injak mahasiswa. Kericuhan terjadi ketika mahasiswa yang baru datang di bawah flyover Makassar hendak membakar ban bekas di tengah jalan pertempatan Jl AP Pettarani-Jl Urip Sumoharjo-Jl Tol Reformasi. Polisi kemudian berusaha melerai dengan merebut ban yang hendak dibakar. Tarik menarik antara mahasiswa dengan aparat kepolisian terjadi. Namun, ban tersebut mengenai wajah seorang Polwan hingga terjatuh. Polwan tersebut kemudian terinjak-injak oleh kerumunan mahasiswa dan polisi yang terlibat kericuhan hingga tak sadarka...
Eropa Berpotensi Langgar Hukum Karna Bantu Program Drone AS

Eropa Berpotensi Langgar Hukum Karna Bantu Program Drone AS

Berita, Breaking News
Amnesty International memperingatkan bahwa negara-negara Eropa yang membantu AS dalam program serangan drone, ikut bertanggung jawab atas pembunuhan di luar hukum Seperti dilaporkan televisi RT Rusia, Sabtu (28/4/2018), Amnesty International dalam sebuah laporan menyatakan bahwa program serangan drone tidak memiliki legalitas hukum yang cukup dan dilakukan dengan sedikit rahasia. "Program ini telah mengakibatkan banyak kematian warga sipil, beberapa di antaranya mungkin menjadi kejahatan perang atau eksekusi di luar hukum," kata laporan tersebut. Lembaga itu menambahkan bahwa negara-negara Eropa yang menyediakan dukungan penting untuk program drone AS, harus mengevaluasi apakah bantuan ini membuat mereka terlibat dalam pembunuhan dan perlu berusaha agar program lebih transpara...